Kebijakan pemerintah,
mudah dipahami.

Perda No. 3 Tahun 2024

Pengelolaan dan Perlindungan Hutan Adat di Wilayah Kabupaten Jayapura

Mengatur pengakuan, perlindungan, dan pengelolaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat di Kabupaten Jayapura. Peraturan ini memuat mekanisme pemetaan wilayah adat, pembentukan lembaga pengelola, dan sanksi bagi pelanggaran.

Perbup No. 11 Tahun 2024

Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi bagi Putra-Putri Asli Papua Kabupaten Jayapura

Menetapkan kriteria, mekanisme seleksi, dan besaran beasiswa pendidikan S1 dan S2 bagi warga asli Papua Kabupaten Jayapura. Mencakup 200 kuota per tahun dengan prioritas jurusan kesehatan, teknik, dan pendidikan.

SK Bupati No. 445/2024

Penetapan Puskesmas Keliling di 8 Kampung Terpencil Distrik Airu dan Kaureh

Menetapkan jadwal dan rute operasional puskesmas keliling untuk 8 kampung terpencil yang tidak memiliki akses jalan darat. Layanan meliputi pemeriksaan umum, imunisasi, dan distribusi obat-obatan dasar setiap dua minggu.

Perda No. 7 Tahun 2023

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayapura 2023–2043

Menetapkan pola dan struktur ruang Kabupaten Jayapura untuk 20 tahun ke depan, meliputi kawasan lindung, kawasan budidaya, infrastruktur strategis, dan kawasan pengembangan ekonomi di pesisir Teluk Yotefa.

Perbup No. 22 Tahun 2023

Standar Pelayanan Minimal Jalan Kampung dan Jembatan Desa di Kabupaten Jayapura

Menetapkan standar kondisi minimum jalan kampung dan jembatan yang harus dipenuhi oleh setiap distrik. Mengatur mekanisme pelaporan kerusakan dan respons perbaikan dengan target waktu tanggap.

SK Bupati No. 521/2023

Pembentukan Tim Percepatan Pengembangan UMKM Produk Unggulan Kabupaten Jayapura

Membentuk tim lintas dinas untuk mengidentifikasi, membina, dan mempromosikan produk UMKM unggulan daerah. Target: 50 UMKM naik kelas per tahun melalui pelatihan, sertifikasi, dan akses pasar digital.